PILARJAMBI.COM | JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Penjabat (Pj) Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin merencanakan aksi demo terhadap Presiden Jokowi karena menilai penanganan COVID gagal. Jubir Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, berbicara bahaya aksi demo di tengah pandemi.
“Bahaya demo-demo, apalagi di masa pandemi saat ini. Ingat, keluarga di rumah yang bisa tertular,” kata Jodi kepada wartawan, Rabu (5/8/2021).
Jodi meminta para anggota HMI mengikuti kepengurusan yang sah. Selain itu, Jodi mengimbau semua pihak tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Baca Juga
“Sebaiknya ikuti saja imbauan Ketua Umum yang sah untuk berkontribusi secara positif bagi masyarakat, seperti melakukan sosialisasi terkait pentingnya menerapkan 3 T (testing, tracing, treatment) dan 5 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas) dan pentingnya vaksinasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19; serta membentuk Relawan Penanganan COVID-19 untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19,” ujar Jodi.
Rencana Aksi HMI Pimpinan Muis
Kabar rencana aksi HMI itu sebelumnya dikonfirmasi langsung oleh Pj Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin. HMI kubu Abdul Muis bakal berdemonstrasi pada 6, 13, dan 16 Agustus 2021.
“Tentu yang pertama, tetap menaati protokol kesehatan,” kata Abdul Muis Amiruddin kepada wartawan, Rabu (4/8).
Dia telah menerbitkan surat instruksi bernomor 144/A/Sek/12/1442 berisi rencana demonstrasi mereka. Mereka menyebut aksi demonstrasinya sebagai #AgustusMerdeka, didasari penilaian bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin telah gagal dalam memenuhi hak-hak warga Indonesia dalam pandemi COVID-19 ini.
Instruksi itu berisi, pertama, perintah untuk mengkaji segala persoalan bangsa akibat kegagalan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin. Kedua, melakukan aksi unjuk rasa secara serentak pada 6, 13, dan aksi puncak pada 16 Agustus 2021. Meski ini masa PPKM Level 4 di Jawa-Bali dan PPKM di luar Jawa-Bali, mereka tetap ingin demo.
“Kalau situasi begini terus, lalu siapa dong yang mau tegur kekuasaan? Kan harus ada yang mengambil peran mengingatkan pemerintah agar negara ini diurus dengan benar. Selama ini kita sering mengkritik via media dan lain-lain tapi tidak direspons. Pilihan ini adalah pilihan terakhir yang kami lakukan karena pilihan sebelumnya tidak direspons,” tutur Muis.
PB HMI Pimpinan Raihan Tepis Adanya Demo
Sikap berbeda ditunjukkan oleh PB HMI pimpinan Ketua Umum Raihan Ariatama. Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI Imam R Nasution menyebutkan HMI di bawah pimpinan Ketum Raihan Ariatama tidak pernah mengeluarkan surat instruksi demo Jokowi. HMI kubu Raihan memilih membagikan bansos kepada masyarakat terdampak COVID-19.
“Kita dari PB HMI tidak ada ikut aksi besar aksi tanggal 6, 13, bahkan tanggal 16, karena pada saat ini kita dari PB HMI terkhusus di Bidang Soskesra sedang fokus agenda-agenda sosial, seperti distribusi bansos, advokasi masyarakat dalam menghadapi PPKM untuk memutus mata rantai COVID-19,” kata Imam saat dihubungi, Rabu (4/8/2021).
“Kita tegaskan kembali, kita tidak (menerbitkan instruksi demo itu), karena kita harus bergotong royong untuk Indonesia tangguh dan tumbuh di bulan kemerdekaan ini,” katanya.
Imam menyebut ada sekelompok orang yang mengklaim sebagai pengurus PB HMI. Namun Imam menegaskan bahwa hasil Kongres XXXI di Surabaya telah menetapkan Raihan Ariatama sebagai Ketua Umum PB HMI.
“Bagi saya hal itu tidak perlu diperdebatkan karena publik sudah tahu acara yang di Surabaya siapa yang membuka, dan menghadiri, yang saat ini dipimpin Saudara Ketua Umum Raihan Ariatama,” katanya.
Dualisme HMI
Sebagaimana diketahui, HMI sudah terpecah menjadi dua, yakni HMI Dipo dan HMI MPO. Untuk HMI Dipo (selanjutnya disebut HMI saja) ternyata juga ada dualisme. PB HMI kini dipimpin Ketua Umum Raihan Ariatama. Namun Muis menyatakan Raihan Ariatama bukanlah Ketua Umum PB HMI yang sah.
“Kongres Surabaya (yang menyatakan Raihan sebagai Ketum) itu inkonstitusional,” kata Muis, mahasiswa pascasarjana FISIP UI dan alumni Universitas Hasanuddin Makassar.
Pada mulanya, Muis dan Raihan sama-sama merupakan pengurus HMI pada periode sebelumnya, yakni Ketum Saddam Al Jihad (2018-2020). Namun selanjutnya dualisme terjadi setelah Saddam mundur pada Maret 2020. Muis menjadi Pj Ketum. Pada akhirnya, lewat Kongres XXXI HMI di Surabaya pada Maret 2021, terpilihkan Raihan sebagai Ketum. Namun Arya tidak mengakui keabsahan prosesnya. Muis merasa Saddam menunjuk langsung Raihan sebagai Ketum.
“Tiba-tiba mereka menyelenggarakan Kongres, termasuk Kongres XXXI di Surabaya,” kata dia.
Sumber: detik.com
Discussion about this post