PILARJAMBI.COM | JAKARTA– Lonjakan kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa dan Bali menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi meminta lonjakan kasus tersebut direspons cepat.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4 seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (7/8/2021). Jokowi menyebut kenaikan kasus COVID-19 di luar Jawa dan Bali ini meningkat dalam 2 pekan terakhir.
“Kebutuhan kita saat ini respons cepat, karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali menuju ke luar Jawa-Bali. Dan selama 2 minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat,” kata Jokowi.
Baca Juga
Berikut pernyataan lengkap Jokowi soal evaluasi PPKM level 4:
Respons cepat, kebutuhan kita saat ini respons cepat, karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali menuju ke luar Jawa-Bali. Dan selama 2 minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat.
Di catatan saya 25 Juli, di luar Jawa Bali berkontribusi 13.200 kasus, atau 34% dari kasus baru secara nasional. Tetapi lihat per 1 Agustus, itu naik menjadi 13.589 atau 44% dari total kasus baru secara nasional, dan per 6 Agustus 2021 naik lagi ke angka 21.374 kasus, ini sudah 54% dari total kasus baru secara nasional. Hati hati kenaikan dalam 2 minggu ini.
Dan saya perintahkan kepada Panglima dan Kapolri untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam Kapolda dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ. Saya melihat ini angka-angka, hati-hati. Ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi di 5 Agustus kemarin. Kaltim kasus aktif yang ada 22.529, Sumut 21.876, Papua 14.989, Sumbar 14.496, Riau 13.958, itu hari Kamis. Hati-hati hari Jumat kemarin Sumut naik menjadi 22.892, naik, Riau naik menjadi 14.993, naik, Sumbar 14.712 ini juga naik, yang turun di 2 hari kemarin Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati ini selalu naik dan turun.
Dan yang perlu hati-hati NTT, NTT hati hati saya lihat dalam seminggu kemarin tanggal 1 Agustus NTT itu masih 886, tanggal 1 Agustus, 2 Agustus 410 kasus baru, tanggal 3 Agustus 608 kasus baru, tanggal 4 Agustus 530, tetapi lihat di tanggal 6 kemarin 3.598, angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat.
Apa yang harus kita lakukan? yang pertama ada 3 hal penting, pertama berkaitan dengan mobilitas masyarakat, kalau sudah kasusnya gede kayak begitu, mobilitas masyarakat direm, yang pertama paling penting ini gubernur semua harus tahu, pangdam, kapolda harus tahu, mobilitas manusianya yang direm paling tidak 2 minggu. Yang kedua nih saya minta Panglima TNI yang berkaitan testing dan tracing segera ditemukan siapa orang orang yang memiliki kasus positif ini, segera temukan, respons secara cepat, karena berkaitan dengan kecepatan. Kalau enggak, orang yang punya kasus positif sudah menyebar ke mana-mana, segera temukan, yang kedua testing dan tracing segera temukan, dites ketemu, ditracing dia kontak dengan siapa.
Ketiga segera bawa mereka, ajak mereka untuk masuk isolasi terpusat, ini tugas gubernur, bupati dan wali kota untuk siapkan isolasi terpusat di kota masing-masing. Bisa jumlahnya 1, 2, 10, bisa pakai sekolah, saya lihat beberapa provinsi di Jawa pakai sekolah, pakai balai, pakai gedung-gedung olahraga, diberi tempat tidur yang nyaman, bawa mereka ke sana.
Dan saya minta Menteri PU membantu daerah dalam rangka persiapan isoter ini, terutama di daerah-daerah yang saya sebutkan yang segera harus merespons dari angka-angka yang ada.
Dan juga libatkan Ikatan Dokter Indonesia, IDI, terutama dalam penanganan pasien, bisa kalau di Jawa ada yang lewat telemedicine, kalau nggak ya lewat telepon pun nggak apa, ini untuk kurangi angka kematian yang ada. Saya rasa 3 hal itu aja.
Sekali lagi saya ulang mobilitas index harus diturunkan, testing dan tracing yang harus direspons dengan cepat. Ketiga isolasi terpusat, ini sudah pengalaman di provinsi-provinsi di Jawa 3 hal ini dilakukan, saya rasa nggak usah banyak-banyak saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Dan yang terakhir kecepatan vaksinasi yang semuanya harus mendukung, selain 3 tadi, kunci terakhir yaitu kecepatan vaksinasi semua negara lakukan ini dan kita juga lakukan dengan kecepatan, vaksin ada jangan sampai, kalau gubernur mendapatkan vaksin, bupati, wali kota dapatkan vaksin jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari 2 hari, langsung suntikkan ke masyarakat, habis minta pusat lagi, jangan ada stok vaksin terlalu lama baik di Dinkes, maupun RS dan puskesmas, perintahkan segera semua suntikan karena kecepatan ini memberikan proteksi buat rakyat kita.
Sumber: detik.com
Discussion about this post