PILARJAMBI.COM | TANJAB BARAT – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melaksanakan Sosialisasi program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat, Selasa (12/9/23).
Kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi yang merupakan bagian dari Roadshow Bus KPK ini, sebagai upaya dari KPK untuk mencegah terjadinya tidak pidana korupsi yang berawal dari Gratifikasi.
Sosialisasi program pencegahan gratifikasi ini diikuti oleh unsur pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala perangkat daerah, Camat dan perwakilan ASN (Lurah, PPKom, PPTK, Bendahara pengeluaran) di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Perwakilan Vendor/Pengusaha beserta Ketua dan Pengurus APDESI Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Baca Juga
Ditemui awak Media, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK-RI Prawitra Kusumastuti bahwasanya Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rentan atau kurang dalam pengendalian gratifikasi.
” Kami dari kedeputian bidang pencegahan khususnya Direktorat Gratifikasi memandang pengendalian gratifikasi di Tanjung Jabung Barat ini masih rentan atau kurang,” ungkap Prawitra Kusumastuti usai sosialisasi program pengendalian gratifikasi.
Kurangnya pengendalian gratifikasi ini didukung dengan hasil Survey Pengendalian Integritas (SPI) ada 68,2 Persen dari Skala 100.
” Jadi perlu lagi dikuatkan, dinaikkan lagi penguatan dari pengendalian gratifikasinya,” katanya.
Kata Prawitra Kusumastuti, Risiko terjadinya suap dan gratifikasi itu masih ada di Tanjung Jabung Barat. Gratifikasi adalah akar dari korupsi.
” Celah awal itu dari semua Dinas pelayanan publik. Baik infrastruktur, kesehatan, kependudukan akarnya adalah pelayanan dari adanya gratifikasi. Jadi pemberian dari pengguna layanan adalah akarnya dari korupsi,” jelasnya.
Jadi kehadiran KPK di Tanjung Jabung Barat kata Prawitra Kusumastuti, guna mencegah akarnya korupsi mulai dari mengehentikan pemberian-pemberian atau gratifikasi kepada Pemerintah daerah.
” Kalau kami dari kedeputian pencegahan sudah mengunjungi Kota Jambi. Hari ini di Tanjung Jabung Barat, kemudian Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Provinsi Jambi. Dan Jambi ini termasuk dalam rangkaian Roadshow Bus KPK,” bebernya.
Disoal Jambi ada pengalaman pahit setelah monitoring evaluasi menguap tindak pidana korupsi dan bagaimana di Tanjab Barat,? Sehubungan dengan hal itu Prawitra Kusumastuti tegas mengatakan tidak bisa menjamin.
” Maka dari itu kami dari pencegahan, kita mencegah dulu gratifikasinya,” pungkasnya.(*)
Discussion about this post