PILARJAMBI.COM | JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) akan memuat aturan soal keolahragaan dapat memperoleh dana bantuan dari perusahaan berupa Corporate Social Responsibility (CSR). Sebab, menurut Djohar, salah satu penopang penting peningkatan prestasi keolahragaan di Indonesia adalah terkait penganggaran.
Hal itu disampaikan Djohar di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Komisi X DPR RI dengan mantan Pengurus Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) dan Pengurus Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan Bugar Nusantara Semesta (LSKTK BSN), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
“Jadi kita memang mencari peluang-peluang anggaran tambahan (untuk mendukung keolahrgaan) ini. Jadi kita harapkan masyarakat atau badan-badan usaha, baik BUMD atau BUMN bisa terlibat. Nah UU SKN ini nanti akan memayungi (program tersebut),” jelas Djohar.
Baca Juga
Diketahui, aturan hukum CSR Perusahaan Swasta diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2021. Namun, dalam beleid tersebut tidak disebutkan persentase mengenai besaran dana yang wajib dialokasi untuk CSR serta bagaimana mekanisme pengelolaannya.
Sedangkan, CSR Perusahaan BUMN diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-07/MBU/05/2015. Namun, hanya ada dua program yang masuk dalam sasaran penyaluran CSR BUMN, yaitu melalui kemitraan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PBL). Aspek olahraga tidak termasuk di dalamnya.
“Nah ini salah satu kelemahan yang ada di UU SKN yang lama. Jadi jika nanti olahraga masuk menjadi bagian dari program CSR itu, saya yakin akan ada perubahan besar di peningkatan prestasi olahraga di Indonesia,” tambah Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.
Diketahui, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah menjadi prioritas Prolegnas 2021. RUU ini menjadi inisiatif DPR RI dan DPD pada periode 2019-2024 yang sudah masuk dalam tahap pembahasan di Komisi X DPR RI.
Sumber: dpr.go.id
Discussion about this post