PILARJAMBI.COM, KERINCI– Proyek pembangunan yang dibiayai APBD berdasarkan Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Kerinci 2020, menjadi sorotan dikalangan LSM serta kontraktor setempat. Karena dalam pelaksanaanya proyek dari hasil usulan masyarakat ini diduga sejumlah puluhan paket pekerjaan yang berbentuk Pengadaan Langsung (PL) dikuasai oleh anggota Dewan serta jajaran unsur pimpinan dewan.
Sumber informasi terpercaya menyebutkan hampir semua anggota DPRD memiliki jatah paket proyek Pokir yang tersebar di beberapa dinas teknis (OPD ). Dalam praktiknya para anggota dewan menitipkan proyek Pokir ini kepada dinas teknis, seterusnya paket proyek tersebut ditentukan siapa nantinya rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakannya.
“Modus yang digunakan selama ini, anggota dewan yang memiliki jatah proyek Pokir sudah ada daftarnya disetiap dinas, setelah itu akan ada rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek tersebut. Biasanya rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek Pokir ini sudah jauh hari sebelumnya sudah dimintai dana antara 5 % sampai 10% dari oknum anggota dewan tersebut,” tutur sumber informasi yang minta namanya untuk tidak disebutkan.
Baca Juga
Dugaan ada puluhan paket proyek yang dikuasai anggota dewan dan jajaran unsur pimpinan DPRD Kerinci langsung disikapi serius Ketua Lsm Kompej, Harmo Karimi.
Pihaknya mengatakan bahwa terkait proyek Pokir sesuai aturan yang berlaku bahwa tugas dan fungsi anggota DPRD sebatas mengusulkan atas permintaan masyarakat, “ anggota dewan itu hanya mengusulkan saja kepada pemerintah, setelah itu biar pemerintah melalui dinas terkait yang menentukan siapa rekanan yang layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut,”ucap Harmo.
Selain diduga diperjualbelikan, proyek Pokir juga berpotensi pengerjaannya tidak maksimal, sehingga kekhawatiran terhadap kwalitas pekerjaan proyek tersebut, bukan tanpa alasan. Anggaran yang seharusnya masuk dalam kegiatan untuk kepentingan masyarakat, justru lebih dinikmati oleh si pemilik Pokir.
“ Asumsinya jika proyek tersebut diperjualbelikan di angka 10% – 15%, dipotong pajak 10%, maka otomatis anggaran yang tersisa sekitar 65% saja, mana lagi keuntungan yang diambil oleh pihak pembeli minimal 10%-15%, maka otomatis anggaran yang terpakai untuk kegiatan hanya tersisa 50%-55% saja,”tambahnya.
Sementara terkait gonjang ganjing puluhan proyek Pokir yang dikuasi oleh anggota dan jajaran unsur pimpinan DPRD Kerinci sampai saat berita ini dirilis, belum mendapat tanggapan dari ketua DPRD Kerinci Edminudin. Yang bersangkutan belum bisa dikonfirmasi karena sedang tidak berada dikantornya, “ Pak Ketua sedang Dinas Luar,” ungkap salah seorang staf di DPRD Kerinci.
Sementara itu, salah seorang kontraktor konstruksi yang enggan namanya disebutkan mengatakan, hampir semua anggota DPRD Kerinci sudah memiliki daftar menerima paket pokir ini.Bahkan, proyek pokir ini sudah ada yang mulai dikerjakan bahkan ada yang sudah selesai dikerjakan, seperti halnya di dinas PUPR dan di Dinas Pendidikan.
“Iya, ada yang sudah mulai bahkan ada yang sudah dikerjakan.Kalau sudah begini tidak ada angghota dewan yang bisa kita percaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, pengawasan dan legislasi,”ungkapnya.(die)
Discussion about this post