PILARJAMBI.COM| JAMBI – Presiden Jokowi kembali berkunjung ke Provinsi Jambi dalam rangka meninjau jalan yang rusak pada Selasa (16/5/2023), lalu.
Presiden Jokowi mengecek jalan rusak di ruas Kota Jambi-Sungai Gelam, Muaro Jambi bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hingga Gubernur Jambi Al Haris.
Baca Juga
Akibat jalan yang ditinjau terlihat rusak parah, Jokowi akhirnya memutuskan untuk mengecek dengan berjalan kaki. Akhirnya, pemerintah pusat akan mengambil alih pembangunan jalan yang rusak.
Menurut data yang dikantongi Jokowi, total jalan kabupaten/kota yang rusak sepanjang 4.600 kilometer dari total 10.000 kilometer di Provinsi Jambi. Sementara itu, total jalan kewenangan Provinsi sepanjang 1.030 kilometer, dan yang rusak 250 kilometer atau 25 persen yang rusak.
Menanggapi hal ini, Ados Aleksander Ketua Lingkar Studi Mahasiswa Marhaenis (LSMM) Jambi menyayangkan sikap Gubernur Jambi yang cenderung tidak mandiri sejak menjabat dalam mengurus Provinsi Jambi.
“Sangat disayangkan.Selama menjabat, ribuan kilo meter jalan yang rusak parah luput dari perhatian Gubernur Jambi sampai harus ditekel oleh pusat,” Kata Ados melalui keterangan tertulisnya pada Rabu, (24/5/2023).
Padahal, Kata Ados pembangunan jalan Provinsi dan jalan kabupaten biasanya diperbaiki pemerintah Kabupaten dan pemerintah Provinsi sesuai UU Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022
tentang
perubahan kedua atas UU Nomor 38 tahun 2004
Tentang Jalan.
Ados mengatakan ini bukan pertama kalinya Gubernur Jambi mempertontonkan ketidakmampuannya dengan mengadu ke pemerintah pusat. Mulai dari konflik lahan, PETI, korupsi,minyak goreng, illegal drilling, penimbunan minyak, hingga persoalan angkutan Batubara yang hingga kini tidak menemui kejelasan.
“Al Haris selaku Gubernur Jambi seharusnya sudah sejak lama memperhatikan keadaan dan kebutuhan rakyat Jambi dengan mengambil langkah-langkah proaktif yang bertujuan untuk kebaikan rakyat Jambi, terkhusus insfrastruktur jalan guna menjaga asa urat nadi perekonomian rakyat Jambi,”tegasnya.
Dia turut menyelesalkan sikap Gubernur yang seringkali menanti dan melibatkan pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah yang terjadi di wilayah kewenangannya,”tegas Ados.
“Kalau begini terus, Al Haris akan semakin tampak tak berfungsi dan tidak tahu malu sebagai Gubernur,” pungkasnya.
Discussion about this post