PILARJAMBI.COM |JAMBI – Meski pemerintah provinsi Jambi masih mempertahankan predikat Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi masih banyak catatan-catatan yang harus di perbaiki.
Pada saat BPK menyerahkan hasil laporan keuangan pemerintah provinsi (pemprov) Jambi tahun anggaran 2021 di rapat paripurna DPRD pada Rabu (24/05/2022), BPK melaporkan beberapa catatan temuan hasil laporan keuangan yang tidak memiliki laporan pertanggungjawaban di beberapa organisasi perngkat daerah (OPD) seperti PT EBN, RSUD Raden Mattaher, Dinas Kesehatan dan beberapa Dinas lainnya.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto sangat menyayangi hal tersebut terjadi. Bahkan, Ia menilai catatan terkait adanya 4 temuan di EBN, RSUD Raden Mataher, Dinas Kesehatan dan beberapa dinas teknis lainnya terus terulang setiap tahunnya. “Saya menyayangkan setiap tahun temuan demi temuan terulang,” ujarnya.
Baca Juga
Secara tegas, Edi meminta kepada instansi terkait untuk segera memperbaiki semua temuan tersebut. “Dua bulan waktu yang diberikan oleh BPK harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Terkait masalah EBN, menurut Edi sangat menarik untuk dicermati karena Pansus BOT DPRD juga telah memberikan Rekomendasi kepada Gubernur untuk perbaikan terhadap BOT2 yg ada.
“Besar harapan saya Pemerintah segera menindak lanjuti temuan BPK dan Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi,” sebut Edi.
Sementara itu, selain EBN, RSUD Raden Mataher menjadi perhatian oleh polikus PDIP ini. “Saya berharap dengan adanya temuan di RSUD Raden mataher terutama di BLUD ini menjadi PR Dirut kedepan. Rumah sakit selain mendorong pelayanan prima juga harus mengedapankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel,” pintanya.
Terkait hal ini, Edi mengingatkan peran pengawasan DPRD dan meminta masing-masing komisi meningkatkan pengawasan terhadap setiap program pemerintah daerah. “Saya minta rekan-rekan untuk meningkatkan pengawasan dan harus lebih jeli,” pungkasnya.
Walaupun banyak catatan temuan strategis dari BPK, Edi selaku ketua DPRD Provinsi Jambi mengapresiasi atas kinerja pemerintah provinsi Jambi yang telah mempertahankan Opini WTP. “Kita mengapresiasi pemerintah daerah bisa mempertahankan WTP,” pungkasnya. (Alra)
Discussion about this post