PILARJAMBI.COM | BATANGHARI – Wakil Bupati Batanghari H.Bakhtiar Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2021 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka mendorong peningkatan peran UMKM pangan melalui optimalisasi digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan.
Rakornas tersebut di pimpin langsung oleh presiden RI Bapak Ir.Jokowidodo yang diikuti oleh para Kepala daerah melalui via Zoom Meeting. Kamis (26/08).
Dalam hal ini Wakil Bupati Batanghari H.Bakhtiar mengatakan, saat ini dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian (Rakoras TPID) Inflasi Tahun 2021, Berdasarkan surat Menteri dalam Negeri Nomor: 005/3464/Bangda prihal Rakornas pengendalian insflasi daerah tahun 2021.
Baca Juga
“Acara ini dilaksanakan dengan para anggota tim TPID melalui Zoom meting dikarenakan masih berlakunya PPKM level-4 di Kabupaten Batanghari,”Katanya.
Dilanjutkan Bakhtiar, dalam Rakornas ini, pertama kali terkait permasalahan harga, kedua bagaimana Daerah tersebut menjadi Daerah yang hasil-hasil pertaniannya bisa di Ekspor maupun ketahan pangan dalam daerah sendiri.
“Untuk langkah-langkah menghadapi Ekonomi inflasi di masa pandemi covid-19 apalagi di masa PPKM level-4 ini yang pertama sekali adalah memajukan sektor pertanian, dari produksi-produksi pertanian dan yang Kedua tetap jalankan protokol kesehatan, serta bagaimana kita menggerakkan tim gugus tugas covid-19 ini baik dari Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan Maupun Desa”,Sebutnya.
Sementara itu, Setelah ini Pemerintah akan melihat angka kematian serta angka kesembuhan baik itu secara isolasi mandiri maupun isolasi terpusat di Kabupaten.
“Terkait penyekatan di Simpang Nes adalah salah satu mengantisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Batanghari yang akan melintasi ke Kota Jambi sebab Kota Jambi sudah mulai melakukan penyekatan di beberapa titik”Ungkapnya.
Sedangkan untuk pemberlakuan PPKM level-4 ini nantinya sampai dengan September, dan perlu di ketahui untuk Minimarket atuapun Swalayan belum di berlakukan sebab kita mengaju kepada Mentri Kesehatan.
“DiKabupaten Batanghari saat ini belum begitu besar dampaknya terhadap kerumunan di Swalayan, kalaupun sudah ada akan kita buat Kebijakannya secepatnya dan tetap mengacu kepada instruksi Pemerintahan Pusat,” ujarnya.(alra)
Discussion about this post