PILARJAMBI.COM — Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu sorotan publik.
Purbaya menegaskan akan menarik kembali sebagian dana program tersebut apabila hingga akhir Oktober 2025 realisasi dan penyerapan anggarannya belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Kalau di akhir Oktober kita lihat penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya,” kata Purbaya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (5/10/2025), usai menghadiri peringatan HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional (Monas).
Pernyataan itu menegaskan kembali sikapnya yang telah disampaikan sejak September lalu, saat media briefing di Jakarta Pusat.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program MBG, salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga
Teguran Halus untuk Luhut: Evaluasi Berdasarkan Data, Bukan Persepsi
Pernyataan Menkeu Purbaya sekaligus menanggapi imbauan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya meminta agar dana MBG tidak dialihkan ke program lain meski terjadi keterlambatan serapan.
Menurut Purbaya, pandangan Luhut didasari keyakinan bahwa pelaksanaan program berjalan baik. Namun, ia menegaskan pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan data konkret di lapangan.
“Itu berarti Pak Luhut sudah punya data serapan yang bagus. Tapi kami tetap evaluasi berdasarkan data resmi sampai akhir Oktober,” ujarnya.
Luhut Klaim Serapan Membaik dan Dampak Ekonomi Mulai Terlihat
Sebelumnya, Luhut menilai serapan anggaran MBG menunjukkan tren positif.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/10/2025), ia mengatakan program tersebut telah memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama sektor mikro dan pelaku UMKM.
“Kami pastikan serapannya sekarang sangat membaik. Karena itu, Menteri Keuangan tidak perlu mengambil kembali dana yang belum terserap,” kata Luhut.
Ia juga menyebut program Makan Bergizi Gratis telah menciptakan sekitar 380 ribu lapangan kerja baru di berbagai daerah.
“Pergerakan ekonomi di lapangan sudah mulai terasa, terutama bagi produsen bahan pangan dan pekerja sektor logistik,” tambahnya.
Kemenkeu Fokus ke Efektivitas dan Ketepatan Sasaran
Kementerian Keuangan menegaskan, rencana pemangkasan anggaran MBG bukan berarti penghentian program.
Purbaya menilai, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan setiap rupiah dari APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fokus kita bukan sekadar menyerap anggaran, tapi memastikan efektivitasnya dan ketepatan sasaran sesuai arahan Presiden,” ujarnya.
Evaluasi penyerapan program MBG akan menjadi salah satu agenda utama dalam laporan kinerja belanja pemerintah kuartal IV-2025.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum tata kelola MBG yang memperjelas koordinasi antara pusat dan daerah.
Menuju Batas Evaluasi Akhir Oktober
Dengan waktu kurang dari satu bulan menuju batas evaluasi, kementerian dan lembaga terkait diminta mempercepat realisasi program di lapangan.
Tujuannya agar target peningkatan gizi masyarakat dan dampak ekonomi daerah tetap tercapai sesuai rencana.
Meski berbeda pandangan, baik Purbaya maupun Luhut sepakat bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas yang harus dikelola secara efektif dan transparan. **
Discussion about this post