PILARJAMBI.COM – Bantuan sosial (bansos) pangan beras 10 kg dari pemerintah diusulkan akan ditambah dengan minyak goreng 2 liter.
Usulan tersebut datang dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Menurutnya, bantuan beras 10 kg saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin.
“Kami baru saja konsultasi dengan pimpinan DPR. Permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter,” kata Said saat rapat kerja bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 18 September 2025.
Awalnya, DPR mengusulkan minyak goreng 5 liter per bulan. Namun, dengan pertimbangan harga per liter minyak, akhirnya diputuskan meminta 2 liter agar tidak lebih mahal dari harga beras yang dibagikan.
“Awalnya kami minta 5 liter per bulan, tapi kalau 5 liter nanti lebih mahal dari berasnya, kan begitu. Tapi kalau Bapak mau 5 liter, saya yang senang, Pak,” tambahnya kepada Menkeu Purbaya.
Menkeu Purbaya Sanggupi Permintaan DPR
Menanggapi usulan DPR, Menkeu Purbaya menegaskan pemerintah sanggup menambahkan minyak goreng 2 liter dalam paket bansos beras 10 kg. Kesanggupan ini didasarkan pada anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang masih bisa disesuaikan.
Purbaya menyatakan, pihaknya akan memonitor penyerapan dana di K/L. Jika anggaran tidak terserap dengan baik sampai akhir tahun, dana akan dikembalikan ke negara dan digunakan untuk program sejenis pemerintah.
Bansos pangan 10 kg ditargetkan akan diterima oleh 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini direncanakan berjalan pada Oktober hingga November 2025 dengan anggaran Rp7 triliun.
Realisasi Tim Pemantau Serapan Anggaran
Sebelumnya, saat rapat kerja pertamanya dengan DPR usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menyatakan akan membentuk tim khusus untuk memastikan penyerapan anggaran program pemerintah.
Ia menyebut beberapa program masih lamban dalam penyerapan, sehingga perlu monitoring langsung.
“Kalau mereka nggak bisa menyusun kebijakan anggaran atau program kerjanya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor secara reguler,” kata Purbaya pada 10 September 2025.
“Akan saya sisir program yang lambat, bagian lambat akan kami percepat,” tegasnya.**








































































































Discussion about this post