PILARJAMBI.COM– Bank Jambi dinilai memiliki peran strategis dalam menghubungkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Peran tersebut mencakup dukungan terhadap transaksi keuangan pemerintah daerah hingga perputaran dana di sektor usaha dan masyarakat.
Pengamat perbankan Laila Farhat, S.E., M.M., mengatakan Bank Jambi sebagai bank pembangunan daerah memiliki posisi penting dalam ekosistem keuangan Provinsi Jambi, termasuk pemerintah kabupaten dan kota.
Menurutnya, APBD tidak hanya menjadi instrumen kebijakan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga salah satu penggerak roda perekonomian.
Realisasi belanja pemerintah memicu perputaran dana yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyedia barang dan jasa, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tenaga kerja hingga masyarakat.
“Dari APBD ke masyarakat terdapat mata rantai transaksi yang panjang. Di dalam mata rantai tersebut, perbankan memiliki peran penting untuk memastikan arus transaksi berjalan aman, efisien dan akuntabel. Bank Jambi sebagai bank pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam ekosistem tersebut,” ujar Laila.
Bank Jambi Dukung Transaksi Keuangan Daerah
Laila menjelaskan, peran Bank Jambi tidak terbatas pada penghimpunan dan penyaluran dana. Bank daerah juga mendukung berbagai transaksi keuangan pemerintah, mulai dari penerimaan daerah, pembayaran belanja, transaksi dengan pihak ketiga hingga layanan perbankan bagi aparatur dan masyarakat.
Menurutnya, besarnya aktivitas transaksi dalam APBD Provinsi Jambi maupun APBD kabupaten dan kota membutuhkan dukungan sistem perbankan yang andal, aman, cepat, dan semakin terdigitalisasi.
“APBD Provinsi Jambi maupun APBD kabupaten dan kota memiliki aktivitas transaksi yang besar dan beragam. Karena itu, kapasitas sistem perbankan daerah harus mampu mengikuti kebutuhan pemerintah daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha,” katanya.
Ia menambahkan, transaksi pemerintah daerah dapat mengalir ke berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, jasa, konstruksi, UMKM, dan sektor produktif lainnya.
Karena itu, keberadaan bank daerah dinilai penting untuk menjaga keterhubungan aktivitas ekonomi lokal dengan lembaga keuangan di daerah.
Transformasi Digital dan Tata Kelola Jadi Tantangan
Meski memiliki posisi strategis, Laila menilai peran Bank Jambi perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan, transformasi digital, penguatan manajemen risiko, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Menurutnya, bank pembangunan daerah harus mampu menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan fungsi pembangunan ekonomi.
“Bank daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi pembangunan. Pertumbuhan bisnis penting, tetapi keamanan transaksi, kualitas kredit, tata kelola dan kontinuitas pelayanan juga tidak kalah penting,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Jambi dalam pengelolaan transaksi keuangan. Kerja sama tersebut harus tetap berjalan sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian perbankan.
Dengan sistem transaksi yang semakin terintegrasi, pengelolaan keuangan daerah diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kalau APBD merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi daerah, maka sistem keuangan yang menopangnya harus kuat. Bank Jambi dapat menjadi salah satu mata rantai penting yang menghubungkan kebijakan anggaran pemerintah dengan aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya. **











































































































Discussion about this post