PILARJAMBI.COM -Menindaklanjuti permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di berbagai daerah, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak mematuhi peraturan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Hingga saat ini, melalui Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, pengawasan telah dilakukan terhadap 921 perusahaan dan/atau pelaku usaha/kegiatan, dan ditemukan berbagai pelanggaran di bidang lingkungan hidup.
Berdasarkan hasil pengawasan, tindakan yang telah diambil meliputi:
- Sanksi administratif terhadap 845 perusahaan;
- Pelimpahan kasus ke instansi daerah sebanyak 16 perusahaan;
- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap 18 perusahaan;
- Penegakan hukum pidana sebanyak 39 perkara;
- Perbaikan oleh 12 perusahaan; dan
- Kepatuhan penuh 24 perusahaan saat dilakukan pengawasan.
Realisasi capaian penegakan hukum antara lain:
- Kepatuhan badan usaha terhadap sanksi administratif: 250 dari target 345 badan usaha;
- Penerimaan negara bukan pajak dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup: Rp 175,7 miliar dari target Rp 92 miliar;
- Penyerahan berkas perkara pidana ke Kejaksaan: 13 dari target 13 perkara.
“Seluruh penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib patuh terhadap ketentuan lingkungan hidup sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan ekosistem, khususnya kelestarian lingkungan,” tegas Rizal Irawan.
Ia menambahkan, Deputi Gakkum LH akan terus menerapkan Multidoor Enforcement, baik melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana, terhadap usaha atau kegiatan yang terbukti melanggar peraturan di bidang lingkungan hidup.
Penegakan hukum tidak hanya menyentuh aspek pidana, tetapi juga instrumen lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 78.
“Instrumen penegakan hukum meliputi sanksi administratif, penyelesaian sengketa/perdata, dan pidana. Ini harus kita cermati bersama, dan sudah diterapkan sesuai amanah undang-undang,” tambah Rizal Irawan.
KLH/BPLH menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan hukum lingkungan hidup secara konsisten dan berkesinambungan, dengan tujuan utama menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekosistem bagi masyarakat. **








































































































Discussion about this post