PILARJAMBI.COM – Kasus keracunan yang menimpa ribuan anak di berbagai daerah mendorong pemerintah mempercepat perbaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu fokus utama adalah sertifikasi dapur penyedia makanan yang selama ini belum seluruhnya memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Percepatan sertifikasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini menjadi prioritas nasional. Ribuan dapur di seluruh Indonesia ditargetkan segera memiliki sertifikat laik sehat agar makanan yang disajikan aman dan sesuai standar kesehatan.
Baca Juga
Pelatihan Massal dan Pembenahan SOP
Upaya pembenahan mulai terlihat setelah sekitar 500 relawan penjamah makanan dari 100 dapur SPPG mengikuti pelatihan higiene dan sanitasi yang digelar oleh mitra MBG di Bandung, Sabtu (4/10/2025).
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen Pol Sony Sonjaya, mengatakan pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dapur MBG dan mencegah insiden serupa terulang.
“Isinya materi untuk meningkatkan kualitas para relawan penjamah makanan,” ujar Sony di Bandung.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah untuk memastikan seluruh dapur MBG benar-benar menerapkan standar operasional prosedur (SOP) mulai dari penerimaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi.
“Kami menekankan agar semua SPPG melaksanakan SOP yang sudah ditetapkan,” tambahnya.
BGN mencatat, di Provinsi Jawa Barat saja terdapat lebih dari 2.600 dapur MBG yang sedang berproses mendapatkan SLHS. Targetnya, seluruh dapur tersebut tersertifikasi dalam dua pekan ke depan.
Namun di lapangan, sejumlah pengelola dapur mengaku masih mengalami kendala karena keterbatasan fasilitas dan minimnya tenaga terlatih.
Kemenkes Sederhanakan Aturan Sertifikasi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah menyederhanakan proses penerbitan SLHS agar percepatan sertifikasi bisa dilakukan secara masif.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Rabu (1/10/2025), Budi menjelaskan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penerbitan sertifikat di daerah.
“Dalam minggu ini sudah ada penyederhanaan agar penerbitan SLHS ke ribuan SPPG bisa dipercepat,” kata Budi.
Namun, percepatan tetap bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam memproses dan memverifikasi fasilitas dapur MBG.
DKI Jakarta Targetkan 180 Dapur Tersertifikasi
Di DKI Jakarta, percepatan sertifikasi juga tengah dikebut. Kepala Dinas Kesehatan Ani Ruspitawati menargetkan penyelesaian SLHS untuk 180 dapur MBG dalam waktu dua minggu.
“Kalau semuanya lancar, proses SLHS ditargetkan selesai dua minggu ke depan,” kata Ani di Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Ani menambahkan, pelatihan ribuan penjamah makanan terus dilakukan agar pengelolaan dapur sesuai dengan standar higienis.
“Targetnya sekitar 8.000 orang akan kami latih agar bisa mengelola tata laksana di SPPG masing-masing,” ujarnya.
Pengawasan Diperketat, Tantangan Masih Besar
Meski langkah pembenahan terus dilakukan, tantangan di lapangan masih besar. Sejumlah pengelola dapur mengeluhkan belum seragamnya panduan teknis antar daerah serta lamanya proses verifikasi.
Beberapa dapur juga masih kesulitan memenuhi syarat fisik seperti ventilasi, drainase, dan fasilitas cuci tangan sesuai standar kesehatan.
Dari sisi penegakan hukum, aparat kepolisian ikut turun memeriksa rantai distribusi bahan pangan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menuturkan pendampingan dilakukan untuk memastikan keamanan pangan di seluruh dapur MBG.
“Untuk MBG yang ada kasus keracunan ditangani Polda masing-masing. Kami melakukan asistensi agar dapat dipastikan keamanan pangannya,” kata Helfi di Jakarta Selatan, 25 September 2025.
Perbaikan Sistem Jadi Kunci Keberlanjutan Program
Langkah cepat pemerintah memperketat pengawasan dan mempercepat sertifikasi dapur MBG menunjukkan keseriusan dalam menjaga keamanan pangan dan gizi anak bangsa.
Namun, banyak pihak menilai perbaikan sistem harus dilakukan menyeluruh — tidak hanya administratif, tetapi juga terkait standar bahan pangan, pelatihan tenaga dapur, dan pengawasan lintas sektor.
Dengan langkah konsisten, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menghadirkan makanan aman, sehat, dan bergizi tanpa lagi diwarnai kasus keracunan massal. ***
Discussion about this post