PILARJAMBI.COM – Sejak pertama kali dimulai pada 6 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menarik perhatian dari berbagai pihak.
Dengan target penerima manfaat 82,9 juta di tahun 2025 dan anggaran triliunan, MBG menjadi PR besar bagi pemerintah untuk pelaksanaan yang optimal.
Dalam perjalanannya, MBG makin menuai sorotan saat berbagai kasus keracunan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia dan di antaranya menjadi kejadian luar biasa (KLB), banyak yang meminta program tersebut untuk dihentikan.
Baca Juga
Meski banyak pihak yang mendesak agar MBG dihentikan, namun pemerintah tampaknya akan tetap meneruskan keberlangsungan program prioritas ini.
Terbaru Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tak setuju jika dihentikan dan optimis MBG bisa memberi banyak manfaat.
Luhut: Ada Kekurangan tapi Ada Perbaikan
Mengenai desakan MBG dihentikan, Luhut justru menyebut MBG adalah program bagus dan butuh proses dalam pelaksanaannya.
“Ya nggak usah dihentikan, kita lihatnya bagus kok, apanya yang dihentikan, kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya seperti gigit cabai langsung pedes, ya nggak bisa gitu,” ujar Luhut usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor DEN, Jakarta pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Ada kekurangan dalam pelaksanaannya, Luhut mengingatkan untuk melakukan perbaikan agar menjadi lebih baik lagi.
“Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan, kalau kurang di sana-sini ya kita perbaikin, jangan juga terus pesimis kalau ada kurang,” imbuhnya.
Mengenai kasus keracunan MBG yang beberapa waktu terakhir sering terjadi, Luhut mengungkapkan keprihatinannya namun tetap menekankan perbaikan dalam proses pelaksanaan MBG.
“Kita sangat prihatin dengan kejadian-kejadian keracunan kemarin, tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan,” tuturnya.
“Kita paham, mungkin masih ya barang barulah, tapi saya lihat data-data tadi oke. Jangan terlalu pesimis lah, bangsa kita bangsa besar, jadi nggak usah terlalu (pesimis). Barang baru pasti ada di sana-sini kekurangannya apa,” paparnya.
Ketua DPR RI Minta Evaluasi Total MBG
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan, terlebih setelah maraknya kasus keracunan.
“Terkait dengan MBG tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa, bahkan Bapak Presiden pun sudah menyampaikan bahwa ini satu program yang sangat penting bagaimana kemudian meningkatkan gizi seluruh anak Indonesia,” ujar Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Oktober 2025.
“Tentu, perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki, DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres dan saya sudah mendapat laporannya bahwa akan segera dikeluarkan, sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian atau lembaga yang terkait,” jelasnya.
Dengan Perpres tersebut, kata Puan diharapkan bisa menjadi aturan untuk membantu dan menjaga program MBG agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar.
Politikus dari PDI-P ini setuju bahwa program MBG baik untuk anak Indonesia, dengan catatan bahwa mekanisme dan prosesnya harus dievaluasi secara total.
Kepala BGN Pastikan MBG Lanjut Sesuai Arahan Presiden Prabowo
Kepala BGN, Dadan Hindayana memastikan bahwa MBG akan tetap berjalan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo.
Ia pun menyebut tentang percepatan yang pemenuhan target penerima manfaat.
“Terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orangtua yang menantikan kapan menerima makan berhenti gratis,” kata Dadan di kantor Kemenkes pada Kamis, 2 Oktober 2025.
“Di luar perintah itu, saya akan tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” tambahnya.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sebut Evaluasi Program MBG Usai KLB Keracunan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk berbenah, mengingat kementeriannya yang membawahi anak usia sekolah sebagai penerima manfaat mayoritas program MBG.
“Kami Kemendikdasmen sebagai penerima manfaat terbesar dari MBG ini senantiasa mendukung program MBG. Kalau misalnya ada beberapa kejadian luar biasa itu mungkin itu bisa menjadi bagian dari evaluasi,” ucap Abdul Mu’ti kepada wartawan saat kunjungan ke Cimahi pada 22 September 2025 lalu.
Mengenai bentuk evaluasi pelaksanaan MBG, Abdul Mu’ti menyerahkan pada BGN sebagai pihak penyelenggara program.
***
Discussion about this post