PILARJAMBI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi melakukan audiensi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia di kantor pusat BKN, Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, pada Rabu (16/4/2025).
Rombongan Pemkab Muaro Jambi dipimpin langsung oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS), didampingi Sekretaris Daerah Budhi Hartono, Asisten II M. Nazman, dan Kepala Dinas Kesehatan Afif Udin.
Kedatangan rombongan diterima secara resmi oleh Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif, yang menyambut baik kehadiran Bupati dan jajaran Pemkab Muaro Jambi.
Baca Juga
“Audiensi seperti ini sangat penting sebagai wadah untuk berbagi informasi dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan kepegawaian di daerah,” ujar Prof. Zudan Arif.
Bahas Tindak Lanjut Pegawai Non ASN dan PPPK
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, terutama tindak lanjut bagi pegawai non ASN yang tidak lulus seleksi administrasi karena tidak memenuhi syarat (TMS), serta pegawai yang sudah mengikuti ujian namun belum mendapatkan formasi pada seleksi PPPK tahap II.
Bupati Muaro Jambi juga menyampaikan usulan dan masukan terkait penanganan pegawai non ASN yang masa kerjanya belum mencapai dua tahun, serta membahas penganggaran gaji PPPK khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Kami berharap BKN dapat memberikan arahan dan solusi agar pegawai non ASN yang telah lama mengabdi bisa mendapatkan kepastian status dan kejelasan karier ke depan,” ungkap Bupati BBS.
Diskusi Interaktif dan Penuh Keakraban
Suasana audiensi berlangsung interaktif dan penuh keakraban, dengan kedua belah pihak menunjukkan antusiasme dalam membahas berbagai isu terkait kebijakan kepegawaian.
Pertemuan ini juga menjadi momentum penting bagi Pemkab Muaro Jambi dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam hal pelaksanaan pelantikan CPNS dan PPPK tahap I serta persiapan seleksi tahap berikutnya.
“Kami akan terus memantau perkembangan informasi dari pemerintah pusat terkait pelantikan CPNS dan PPPK. Pemkab Muaro Jambi berkomitmen memperjuangkan agar seluruh tenaga non ASN mendapatkan kejelasan status dan haknya,” tegas Bupati BBS.
Komitmen Pemkab Muaro Jambi
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan nasional terkait penataan tenaga non ASN serta memastikan pelaksanaan rekrutmen PPPK yang transparan dan berkeadilan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik dan mempercepat penataan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. **
Discussion about this post