PILARJAMBI.COM | KUALATUNGKAL – Terkait kasus dugaan korupsi jaringan air bersih, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ringan 4 terdakwa yang semula dituntut sebesar Rp. 10 miliar menjadi dua miliar atau telah menyunat sekitar Rp. 8 miliar.
Kasi Intel Kejari Tanjab Barat M Lutfi mengatakan para terdakwa itu dituntut berbeda yakni David Sihombing 2 tahun penjara dan denda Rp.100 juta subisder 3 bulan kurungan. Kemudian, terdakwa Adrianus Utama Suwandi 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 1 bulan kurungan.”Barang bukti berupa Uuang dirampas untuk negara dan dokumen dipergunakan dalam perkara lain yakni Yalmeswara.” Sebutnya.
Kemudian, terdakwa Ir Fatmawati, MT dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp. 100 juta subidar 3 bulan kurungan. Kemudian terdakwa Yalmeswara dituntut 3 tahun dan denda Rp. 100 juta subsider 3 bulan kurungan.”Para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam dakwaan primaier pasal 2 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan uu no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.” Ungkapnya.
“Perbuatan terdakwa dalam tuntutan jaksa dituntut berdasarkan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan uu no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atas uu RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.” Sambungnya.
Dalam tuntutan jaksa, para terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.2,4miliar tentu hal ini berbeda dengan hasil audit BPKP Perwakilan Jambi hasil auditnya sebesar Rp.10miliar.
Terkait hal itu, Kasi Intel meminta untuk mengkonfirmasi ke Kasi tindak pidana khusus (Pidsus) Feryando. Namun pesan whatsapp yang dilayangkan sejak pukul 17.00 wib senin 8 agustus 2022 tidak direspon walau tampak tengah online. Namun saat mencoba mengkonfirmasi melalui telfon seluler namun nomornya bernada aktif namun tidak direspon.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Tanjab Barat Lutfi meneruskan pesan whatsapp kasi pidsus yang menyebutkan “Kegiatan pembangunan IPA (Instalasi Pengelolaan Air) dikerjakan sesuai dengan kontrak dan telah beroperasi dari tahun 2015 – 2019.” Katanya.
Kasi Pidsus dalam pesan yang diteruksan itu menyebutkan jika air yang ada tidak memadai dikarena kering. Menurutnya, hal itu dianggap auditor sebagai kerugian secara menyeluruh atau total los. Kata dia, hasil penilaian yang dilakukan tim JPU setelah melakukan kroscek lapangan kerugian itu hanya sekitar 2,4 miliar.
“Namun karena bahan baku air/sungai kering sehingga tidak dapat digunakan bukan dikatakan sebagai total loss. Tapi oleh BPKP pekerjaan itu dianggap total loss karena tidak berfungsi.” Katanya.
“Melihat fakta yang terungkap dipersidangan maka JPU menggangap tidak tepat bahwa pekerjaan tersebut dianggap total loss. Sehingga kami menghitung kegiatan yg benar benar tidak dilaksanakan oleh para terdakwa Maka muncullah sekira 2 M itu.” Tutupnya. (*/Mam)








































































































Discussion about this post