PILARJAMBI.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Tebo bersama staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Direktur RSUD Sultan Thaha Saefuddin (STS) mewakili Pemkab Tebo melakukan audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Pertemuan ini menindaklanjuti aspirasi 380 orang tenaga R4 yang belum terdata dalam database BKN dan menuntut agar dapat masuk ke dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Usulan dari DPRD Tebo
Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep Herman, membenarkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan langsung permasalahan tersebut kepada Kemenpan-RB.
“Permasalahan R4 ini sudah kita usulkan agar bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu sesuai tuntutan tenaga kerja kemarin,” kata Yuzep melalui sambungan telepon.
Respons Kemenpan-RB
Menurut Yuzep, pihak Kemenpan-RB membuka peluang penyelesaian, namun keputusan final belum diberikan.
“Memang ada peluang, tapi belum ada keputusan. Besok, Jumat (19/9/2025), Kemenpan-RB akan mengadakan rapat dengan BKN untuk membahas hal ini, apakah log akan dibuka atau ada mekanisme lain,” jelasnya.
Rencana Bertemu BKN
Komisi I DPRD Tebo berencana menemui BKN pada Jumat (19/9/2025) pukul 10.00 WIB untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait persoalan ini.
“Kami mendesak agar log bisa dibuka, karena jika tidak, persoalan ini bisa menimbulkan polemik di kemudian hari. Besok pagi kami akan ke BKN untuk meminta penjelasan,” tegas Yuzep.
Ia menambahkan, persoalan tenaga R4 ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Tebo, melainkan juga dialami hampir 90 persen daerah di Indonesia.***








































































































Discussion about this post