PILARJAMBI.COM – DPRD Provinsi Jambi langsung menggeber agenda strategis usai libur panjang Idul Fitri 1447 Hijriah. Rapat paripurna digelar untuk mengupas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Gubernur.
Di balik paparan angka-angka, DPRD melihat dua sisi yang kontras: capaian makro yang relatif stabil, namun diiringi catatan penting pada sektor pendapatan daerah.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, mengakui indikator ekonomi menunjukkan tren positif. Pertumbuhan tetap terjaga, sementara angka kemiskinan mulai bergerak turun.
Baca Juga
Namun, menurutnya, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fiskal daerah.
“Secara umum kinerja makro cukup baik. Tapi ada catatan penting, terutama pada realisasi PAD yang belum mencapai target,” tegas Hafiz.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,4 triliun hanya terealisasi sekitar Rp4,1 triliun. Selisih sekitar Rp300 miliar ini menjadi sorotan utama DPRD.
Bagi legislatif, angka tersebut bukan sekadar deviasi teknis, melainkan indikator kemampuan daerah dalam menopang pembiayaan pembangunan secara mandiri.
Di sisi lain, Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik melalui DPRD.
Ia juga membuka ruang evaluasi sebagai bagian dari proses perbaikan ke depan.
“Ini menjadi bahan bersama untuk melihat apa yang perlu ditingkatkan. Kami terbuka terhadap masukan DPRD,” ujar Al Haris.
Bagi DPRD, forum ini bukan sekadar formalitas tahunan. Ini adalah ruang kontrol sekaligus arah kebijakan.
Dari sini, DPRD memastikan pembangunan tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga kuat dari sisi fiskal dan berdampak nyata bagi masyarakat.**
Discussion about this post